Pada tanggal 20 Oktober 2025, masa satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara resmi dicatat sebagai tonggak awal pemerintahan yang memiliki agenda besar. Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi fokus sorotan publik dan pengamat politik, karena di dalamnya terkandung berbagai capaian, tantangan, serta harapan besar bagi masa depan Indonesia. Artikel ini akan menelaah lebih dalam tentang bagaimana evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan: mulai dari capaian utama, kritik dan hambatan, hingga rekomendasi strategis untuk tahun-tahun mendatang.
Capaian Utama Pemerintahan Prabowo Gibran
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menampilkan beberapa capaian yang cukup menarik dan menjadi headline media, yang menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak hanya sekadar bergulir, tapi membawa beberapa perubahan nyata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Efisiensi Anggaran
Salah satu program unggulan yang diluncurkan sejak awal adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-sekolah. Pemerintah menyampaikan bahwa program ini menjadi sorotan dunia dan merupakan bagian dari strategi untuk mendorong kesehatan dan pendidikan generasi muda. Kppod
Di samping itu, dalam rangka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, pemerintah melaporkan adanya pemangkasan anggaran yang dianggap “tidak perlu” dan efisiensi dalam belanja publik — menurut presiden sendiri terdapat penghematan hingga “triliunan rupiah”. Kppod
Kedua langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut ingin menampilkan citra produktif dan efisien: menyasar layanan publik penting sambil melakukan “penghematan” yang komunikatif bagi publik.
Pertumbuhan Ekonomi dan Stimulus Sosial
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran juga tercatat program stimulus sosial besar yang ditujukan untuk merespons tantangan ekonomi domestik. Sebagai contoh, dilaporkan bahwa Presiden mulai tahun keduanya menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun merespon dengan bantuan tunai untuk jutaan rumah tangga. The Straits Times
Langkah itu menunjukkan bahwa dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, aspek sosial ekonomi menjadi bagian penting dari agenda: bukan hanya kebijakan makro, tetapi juga dampak langsung ke masyarakat.
Lebih lanjut, dari sisi diplomasi dan investasi, meskipun belum terkuantifikasi secara mendalam dalam laporan publik, terdapat sorotan bahwa pemerintah ingin menegaskan posisi Indonesia pada arena regional dan global. The Straits Times
Keseluruhan, dalam kerangka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, capaian-capaian ini menjadi pijakan yang bisa ditunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan telah “bergerak”.
Peningkatan Kesadaran Publik dan Partisipasi
Tidak kalah penting dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah peningkatan keterlibatan publik dan sorotan terhadap tata kelola. Pengamat politik menilai bahwa meskipun banyak kebijakan belum terlihat hasil akhir yang signifikan, masyarakat makin aktif mengevaluasi program pemerintah dan menuntut transparansi. Kppod+1
Hal ini berarti bahwa dalam tahun pertama, pemerintahan Prabowo Gibran bukan hanya menjalankan program, tetapi juga mulai menghadapi “audit publik” yang lebih kuat. Ini menjadi sinyal bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran bukan sekadar angka-angka, tetapi juga persepsi, kepercayaan dan legitimasi.
Dengan demikian, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menampilkan campuran antara capaian yang bisa dibanggakan dengan sorotan kritis dari berbagai pihak — sebuah kondisi yang wajar bagi pemerintahan yang masih dalam fase awal mandat.
Kritik dan Hambatan yang Muncul
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, meskipun terdapat capaian, berbagai kritik dan hambatan juga mulai menampakkan dirinya secara nyata. Evaluasi tersebut harus mempertimbangkan bahwa “tahun pertama” seringkali merupakan periode penjajakan dan penyesuaian — bukan hasil penuh akhir.
Kritik Terhadap Efektivitas Kebijakan dan Tata Kelola
Salah satu kritik utama yang muncul dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah bahwa beberapa program, termasuk MBG, masih belum menunjukkan output atau hasil akhir yang konkret. Pengamat menyebut, meskipun telah dicanangkan, masih terlalu dini untuk melihat dampak penuh. Kppod
Misalnya, penghematan anggaran yang dipromosikan pemerintah dipertanyakan ke arahannya: apakah benar benar efisien atau justru mengorbankan kualitas layanan publik? Pengamat menyebut bahwa dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, tantangan tata kelola dan perencanaan yang matang masih menjadi pekerjaan rumah. Kppod
Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak bisa hanya melihat deklarasi, tetapi harus melihat realisasi — dan di sini muncul kritik bahwa beberapa implementasi belum optimal.
Masalah Kesenjangan dan Otonomi Daerah
Kritik lain menyebut bahwa dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, terdapat kecenderungan sentralisasi yang menimbulkan keprihatinan atas posisi pemerintah daerah. Pengamat dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti bahwa beberapa kebijakan nasional menunjukkan gejala melemahnya otonomi daerah. Kppod
Ini menjadi hambatan dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran bahwa jika pemerataan dan pemberdayaan daerah tidak diperhatikan, maka kebijakan besar bisa saja gagal menyentuh wilayah yang membutuhkan. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman kondisi lokal, gagalnya pemberdayaan daerah bisa menimbulkan dampak negatif jangka menengah hingga panjang.
Tantangan Pertumbuhan Ekonomi dan Dukungan Publik
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, tantangan sosial-ekonomi mulai terasa: pertumbuhan ekonomi yang tidak sedinamis yang diharapkan, pengangguran muda yang masih tinggi, serta persepsi publik yang mulai menunjukkan penurunan tingkat persetujuan. The Straits Times
Misalnya, sebuah survei internal menunjukkan bahwa popularitas Presiden Prabowo menurun dari 79 % ke kisaran 59 % dalam satu tahun, menurut laporan yang dikutip. The Straits Times
Hal ini menjadi hambatan dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran karena program-program besar harus menunjukkan hasil yang meyakinkan agar dukungan publik tidak jatuh. Tanpa itu, legitimasi pemerintahan bisa menjadi rapuh.
Secara keseluruhan, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan bahwa meskipun langkah awal telah dilakukan, hambatan-hambatan struktural masih cukup signifikan: tata kelola, pemberdayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan persepsi publik menjadi sorotan utama.
Harapan dan Rekomendasi Strategis ke Depan
Dalam rangka melangkah ke tahun kedua dan seterusnya, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran harus menjadi momentum introspeksi dan perbaikan. Berikut ini adalah harapan dan rekomendasi strategis yang bisa diambil agar tahun-tahun mendatang bisa lebih produktif dan berdampak.
Menetapkan Tolok Ukur yang Jelas dan Terukur
Analisis evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menyebut bahwa banyak program besar belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang jelas. Oleh karena itu, ke depan harus ada target yang spesifik — bukan hanya “program diluncurkan”, tetapi “berapa banyak siswa menerima MBG”, “berapa persen pengurangan biaya publik”, “berapa persen pertumbuhan ekonomi dari sektor digital”, dan sebagainya.
Dengan indikator terukur, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran bisa menjadi alat akuntabilitas publik yang efektif: pemerintah dapat menunjukkan kemajuan yang konkret, dan masyarakat bisa menilai secara objektif.
Memperkuat Pemberdayaan dan Desentralisasi Daerah
Salah satu rekomendasi penting dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah memperkuat otonomi daerah secara nyata — bukan hanya secara retorika. Kebijakan besar dari pusat harus diiringi dukungan terhadap pemerintah daerah: sumber daya, kapasitas manajemen, pelatihan SDM lokal, hingga sistem partisipasi masyarakat lokal.
Dengan demikian, pemerataan layanan publik dan pembangunan bisa lebih merata ke wilayah luar Pulau Jawa, agar program-program nasional benar-benar menyentuh. Ini penting agar evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak hanya berkutat dalam wilayah kota besar saja.
Meningkatkan Transparansi, Komunikasi, dan Akuntabilitas
Ke depan, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran juga menuntut transparansi yang lebih besar: publik harus mendapatkan informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program pemerintah. Komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan publik, akan meningkatkan kepercayaan.
Selain itu, akuntabilitas atas penggunaan anggaran dan hasil program menjadi kunci agar persepsi publik tidak menurun. Bila masyarakat merasakan bahwa kebijakan hanya debat atau “launching”, tanpa hasil nyata, maka dukungan akan terkikis.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran tampak bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran menjadi area kritis. Oleh karena itu, ke depan pemerintah harus fokus pada sektor-sektor yang punya potensi besar namun inklusif: digital, startup, manufaktur berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pembangunan infrastruktur produktif.
Lebih jauh lagi, program-program sosial dan stimulus harus disertai dengan roadmap jangka menengah – bukan hanya respon jangka pendek. Hal ini akan memperkuat fondasi ekonomi agar evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak hanya dipandang sebagai “tahun awal” saja tetapi sebagai awal dari pertumbuhan yang bertahan.
Penutup
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menyajikan sebuah gambaran yang kompleks: ada capaian yang patut diapresiasi, namun juga kritik dan hambatan yang nyata. Pemerintahan ini telah mengambil langkah awal dengan program-program yang ambisius dan sinyal efisiensi anggaran, namun tahun pertama jelas bukan tahun penuh hasil — melainkan tahun penjajakan, penyesuaian, dan pembentukan fondasi.
Kunci ke depan adalah bagaimana pemerintahan itu dapat mengubah momentum awal ini menjadi momentum keberlanjutan — dengan indikator yang jelas, pemberdayaan daerah, transparansi publik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bila semua elemen tersebut berjalan selaras, maka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran bisa menjadi titik awal dari transformasi yang lebih mendalam bagi Indonesia.
Publik dan pemangku kepentingan tetap akan memantau secara kritis: bukan hanya apa yang dijanjikan, tetapi apa yang nyata terjadi. Karena pada akhirnya, legitimasi pemerintahan akan ditentukan oleh hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar deklarasi.
Referensi
-
“Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG Jadi Sorotan”. KPPOD. Kppod
-
“Prabowo begins second year with cool Indonesia growth, silent polls”. The Straits Times. The Straits Times
-
“2025 Indonesian protests”. Wikipedia. Wikipedia
-
“Berita Politik Terbaru Hari Ini”. Tempo.co. Tempo
